BATU BARA | Pemerintah Kabupaten Batu Bara menerima kunjungan kerja spesifik dari Komisi VIII DPR RI dalam rangka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025, yang berlangsung di Kantor Bupati, Kecamatan Lima Puluh, Jumat (21/03/2025).

Rombongan DPR RI dipimpin langsung oleh Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang, M.Si, bersama Wakil Ketua H. Ansory Siregar, serta anggota komisi lainnya seperti Ina Ammania, H. M. Husni, S.E, MM, dan H. Ashari Tambunan. Turut hadir perwakilan dari Kementerian Sosial RI, termasuk Direktur Potensi dan Sumber Daya Sosial, Laode Taufik Nuryadin, serta sejumlah pimpinan balai sosial.

Bupati Batu Bara bersama jajaran menyambut hangat kunjungan tersebut. Hadir pula Wakil Bupati, Sekda, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, serta kepala OPD.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi atas kedatangan Komisi VIII DPR RI ke Batu Bara. Ia juga memaparkan sejumlah program strategis yang telah dijalankan pemerintah daerah, terutama di bidang sosial, keagamaan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta mitigasi bencana.

Disebutkan bahwa jumlah penduduk Batu Bara per semester I tahun 2024 mencapai 465.286 jiwa, dengan angka IPM tahun 2023 sebesar 72,56. Tingkat kemiskinan ekstrem tercatat 1,42%, sementara angka kemiskinan umum tahun 2024 berada di angka 10,95%.

Dalam 100 hari pertama masa kerja, pemerintah daerah telah meluncurkan Program Jaminan Kesehatan Semesta (UHC), serta sedang mempersiapkan pendirian Mal Pelayanan Publik. Inisiatif lain meliputi penyediaan perpustakaan digital di setiap desa, pemberian insentif bagi tokoh agama dan pekerja sosial nonformal, serta dukungan BPJS Ketenagakerjaan untuk kelompok pekerja bukan penerima upah.

Selain itu, potensi ekonomi daerah juga turut disampaikan, seperti sektor pertanian (cabai dan beras), perikanan, kerajinan budaya, serta pariwisata—termasuk keberadaan Pulau Salah Namo dan Pulau Pandang yang dinilai potensial untuk dikembangkan lebih lanjut.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi VIII DPR RI mengapresiasi berbagai program yang telah dijalankan, terutama langkah penyediaan perpustakaan desa. Ia menekankan pentingnya meningkatkan minat baca masyarakat, meskipun di tengah tantangan era digital dan dominasi gawai.

“Kami melihat komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam menggali dan memanfaatkan potensi yang ada. Kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.